Jakarta: Hari Selasa (23/6) pagi di Kantor Kepresidenan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), yang tanggal 10 s/d 12 Juni 2009 lalu menyelenggarakan Rapimnas. Kepada Presiden, pimpinan LDII melaporkan hasil-hasil Rapimnas, termasuk 11 butir pokok-pokok pikiran dan masukan kepada Presiden. "Presiden SBY sempat membahas satu persatu 11 butir pikiran yang konstruktif dan kontributif terhadap perjalanan bangsa ini," kata Juru Bicara Presiden, Andi Mallarangeng. "Butir-butir pikiran itu, termasuk bagaimana LDII mengawal proses demokrasi dalam pemilihan presiden yang bisa memberi rahmat bagi masyarakat Indonesia tersebut sangat diapresiasi," lanjutnya. Ketua Umum LDII, K.H. Abdullah Syam, menyampaikan bahwa dalam AD/ART LDII tercantum Rapimnas. "Kita melihat ada satu dinamika dalam perubahan tiap lima tahun sekali dalam demokrasi, pemilihan presiden. Kita lihat ada sumber daya manusia, demokrasi, menyangkut kedaulatan Indonesia. Kami berupaya memberi kontribusi kepada penegakan demokrasi yang bermakna, " jelas Abdullah. "Ada lima lembaga pemerintah yang bisa hadir, para pakar yang berkaitan dengan lembaga dakwah dan dibuka Presiden yang diwakili Menteri Agama. Menkes juga hadir. Disitu kita mendapat bantuan 19 pos kesehatan, masing-masing senilai Rp. 19 juta, diresmikan di Bandar Lampung. Tiga puluh lainnya diusulkan untuk 2009," ujar Abdullah. Jaksa Agung hadir dalam topik supremasi hukum, Kapolri hadir dalam peran ormas dan kamtibnas, dan Menkominfo hadir dalam pembahasan teknologi sebagai media dakwah," terang Abdullah. Sebelas keputusan Rapimnas tersebut direspon satu-persatu oleh Presiden. "LDII sangat berterimakasih kepada Presiden SBY. Kami berharap hasil Rapimnas dapat memberikan penguatan. Ini kontribusi kita dalam Rapimnas, dan sudah direspon dengan baik, semoga bisa memberikan manfaat dan maslahat bagi bangsa," Abdullah menjelaskan. Saat menerima tamunya Presiden SBY didampingi Mensesneg Hatta Rajasa, Seskab Sudi Silalahi dan Menkominfo M. Nuh. Sementara pengurus Dewan Pimpinan Pusat LDII yang diterima SBY antara lain, Ketua Umum K.H. Abdullah Syam, Dewan Penasehat K.H. Abdul Syukur, K.H. Mulyono, Shobar Wiganda, Kriswanto Santoso, dan Ratoyo Rasdan. (osa)

Semarang Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) dan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPP LDII) sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang dakwah, pendidikan, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, kedaulatan pangan, dan menjaga tegaknya NKRI. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang juga dihadiri Wakil Gubernur Jawa Tengah, Rustriningsih. Ketua umum PBNU, Said Agil Siradj mengatakan, dengan adanya kesepakatan itu nantinya bisa membawa bangsa untuk menghadapi era globalisasi yang keras. “Bangsa ini kalau tidak bersatu ya sudah. Kita ini memasuki era globalisasi yang sangat keras,” kata Said usai acara penandatanganan MoU di Ketileng, Semarang, Minggu (14/10/2012). Sementara itu, Ketua Umum DPP LDII, Abdullah Syam mengatakan, radikalisme yang selama ini menjadi penyebab adanya tindakan terorisme sebenarnya tidak ada dalam ajaran agama. Kemungkinan paham tersebut justru datang dari luar agama. Oleh sebab itu salah satu poin dari MoU tersebut adalah dakwah deradikalisasi. “Dari konsep Islam tidak ada radikal, proses radikalisasi itu datang justru dari eksternal. Oleh sebab itu perlu kita kembalikan, perlu suatu dakwah. Tapi kita tidak bisa sendri, oleh karena itu kita mengajak pihak yang terkait, kita gagas salah satunya dengan NU,” terang Abdullah. Ia menambahkan, pihaknya akan memperluas wilayah dakwah dan sosialisasi hingga kecamatan bahkan kelurahan. “Kita setuju sekali ada kerjasama ini untuk menghadapi masalah bangsa,” imbuh Abdullah. Rencananya kerjasama tersebut tidak hanya di Jawa Tengah namun juga berbagai daerah di Indonesia. Selain penandatangan MoU, dalam acara tersebut dilaksanakan juga peresmian kantor DPW LDII Provinsi Jawa Tengah yang berdiri di lahan seluas 11 ribu meter persegi di Jl. Ketileng Raya 1 Semarang. (news.detik.com))

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementarian Agama (Kemenag) sudah menentukan pimpinan delegasi jamaah haji Indonesia atau Amirul Haj penyelenggaraan Ibadah Haji tahun ini. Seperti diperkirakan sebelumnya, Menag, Suryadarma Ali, kembali menjadi Amirul Haj yang akan memimpin rombongan ke Arab Saudi. Rencananya, Amirul Haj akan tiba di Arab Saudi pada 17 Oktober 2012. Selain Menag, nama-nama Naib, sekretaris, maupun anggota Amirul Haj sudah ada. Mereka masing-masing adalah KH Hasyim Muzadi dan Ahmad Dahlan Rais sebagai Naib atau wakil Amirul Haj. Sekretaris Amirul Haj oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Barat, Saeroji. Anggota-anggota Amirul Haj, antara lain Habib Luthfie (Pekalongan), Slamet Effendi Yusuf (MUI), Prof Dr Maman Abdurrahman (Ketua Umum Persis), Haji Raharja Sasradiningrat (Ketua Umum Syarikat Islam), Prof Dr Abdullah Syam (Ketua Umum LDII), Agus Sartono (Kemenko Kesra), Kiai Mas Subadar (Pasuruan), dan KH Arwani Faisoli (NU). Ke-11 tokoh-tokoh agama tersebut akan menjadi wakil jamaah haji Indonesia di Arab Saudi. Menurut Sekjen Kemenag, Bahrul Khayat, Amirul Haj adalah penyambung antara jamaah haji dari Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi. Mereka menjadi delegasi resmi jamaah haji Indonesia. Rombongan Amirul Haj, kata dia, akan mewakili jamaah haji ketika ada pertemuan maupun undangan dari Raja Arab Saudi. Selain itu, Amirul Haj mewakili jamaah dalam pertemuan antar Amirul Haj seluruh dunia. “Amirul Haj itu penyambung jamaah haji dengan pemerintah Arab. Mereka yang mewakili jamaah haji Indonesia,” kata Bahrul, Selasa (9/10). Amirul Haj sebagai perwakilan adalah bertugas ke luar. Sedangkan tugas ke dalam, Amirul Haj akan mengawasi pelaksanaan dan pelayanan ibadah haji di Arab Saudi. Mereka akan memonitor setiap layanan yang diberikan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Tanah Suci. Sementara itu, Direktur Pembinaan Haji Kementerian Agama, Ahmad Kartono, mengatakan, Amirul Haj bukan sebagai ketua rombongan jamaah haji. Sebab, ketua rombongan jamaah haji Indonesia sudah ada di lingkup kecil. Tapi, tambah dia, lebih pada perutusan jamaah haji Indonesia untuk pemerintah Arab Saudi. Artinya, Amirul Haj sebagai delegasi jamaah haji dari Indonesia. Penunjukannya merupakan kewenangan Menteri Agama. Dalam melaksanakan tugasnya, kata Ahmad, Amirul Haj dapat memberi intruksi langsung ke panitia dari jajaran PPIH pimpinan sampai ke sektor-sektor. Sebab, hasil monitoring ini akan menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun depan.