Wapres: Perlu Solusi Perbedaan Pendapat Soal Zakat

Bogor, Wakil Presiden Boediono meminta para ulama dan para intelektual muslim untuk mencari solusi mengatasi perbedaan pendapat terkait zakat.

Hal ini, menurut Wapres di depan peserta konferensi zakat international, di IPB International Convention Center, Bogor, Selasa, diperlukan agar zakat dapat menjadi efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat.

" Perbedaan pandangan yang ada di kalangan umat Islam yang terkait dengan zakat, perlu mendapatkan perhatian dari kalangan intelektual muslim dan forum seperti ini untuk dapat diberikan pemecahan dan pencerahan," kata Wapres.

Wapres mencontohkan, seperti tentang kewajiban dan besarnya zakat profesi dan terkait penyaluran zakat tersebut.

" Apakah penyaluran zakat secara langsung kepada mustahik oleh pemberi zakat lebih baik dibandingkan dengan penyaluran melalui Badan Amil Zakat," kata Wapres.

Dengan demikian potensi zakat dari kalangan profesional yang selama ini belum sepenuhnya tergali dapat menjadi lebih optimal.

Selain itu juga terkait wacana mengenai zakat untuk keperluan konsumsi atau zakat untuk keperluan produksi yang berkembang di masyarakat.

" Ini juga sesuatu yang perlu pencerahan dari forum seperti ini. Sebagai orang awam dalam bidang ini," kata Boediono.

Menurut Wapres, pemikiran zakat untuk kegiatan produksi akan mendorong percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.

" Saya berpendapat tidak ada yang salah apakah zakat dimanfaatkan untuk keperluan konsumsi atau produksi. Namun dari sisi efektifitas zakat, sebagai instrumen yang diharapkan dapat ikut mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat, wacana zakat untuk keperluan produksi tentu lebih menarik," kata Wapres.

Sementara itu, Wapres menambahkan ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan yaitu pengumpulan dan sosialisasi, pengelolaan dan penyaluran serta transparasi dalam pelaporan. Ketiga hal tersebut akan menjadi kunci bagi efektifitas zakat.

Menurut Wapres, zakat sebagai upaya masyarakat dibutuhkan secara berdampingan dengan program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Sehingga keinginan untuk menyejahterakan rakyat secara menyeluruh dapat lebih cepat tercapai.

Wapres mengatakan, pemerintah terus mendukung gerakan zakat. dengan berbagai program. Upaya tersebut dimulai dengan disahkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Kemudian Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional, serta paling akhir dukungan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto, untuk kepentingan pajak.

" Semua dukungan ini tentu dimaksudkan agar potensi zakat masyarakat dapat terkumpul dan tersalurkan dengan cara yang teratur dan effektif," kata Wapres.

Wapres juga menyatakan perlunya pembahasan penyaluran zakat negara-negara kaya kepada negara-negara miskin.

Sementara itu, Wapres mengutip Islamic Development Bank, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp100 triliun.

Kepala Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Didin Hafidhuddin mengatakan potensi zakat dunia diperkirakan lebih dari 600 miliar dolar AS.(Sumber : antaranews)

Waspadai Makanan Tak Layak Konsumsi di Bulan Ramadhan

Padang, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Sumatera Barat mengimbau masyarakat untuk mewaspadai makanan tidak layak konsumsi terutama pada bulan Ramadhan.

Kepala Staf Informasi Konsumen BPOM Sumbar Syahrial di Padang, Selasa, mengatakan, masyarakat harus selektif memilih makanan siap saji selama bulan Ramadhan, terutama yang mengandung zat kimia berbahaya seperti zat pewarna dan sejenisnya.

" Kita mengimbau masyarakat agar teliti dalam berbelanja makanan siap saji selama bulan Ramadhan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, banyak ditemukan zat pewarna berbahaya dalam masakan yang dijual selama bulan Ramadhan," katanya.

Ia menyebutkan, pada saat konsumsi masyarakat meningkat pada bulan Ramadhan terkadang membuat para pedagang ingin meraih keuntungan besar tanpa memikirkan dampak yang dapat ditimbulkan akibat penggunaan zat-zat berbahaya.

Pada Ramadhan tahun 2010 yang lalu, dari 150 sampel makanan yang diuji BPOM Sumbar, sekitar 22 persen diantaranya tidak layak untuk dikonsumsi karena mengandung zat-zat berbahaya.

" Data tersebut menunjukan masih banyak makanan siap saji pada bulan Ramadhan yang mengandung zat berbahaya seperti Rodamin-B yang merupakan pewarna pakaian, borak, serta pemanis buatan yang melebihi batas toleransi," ujarnya.

Menurut dia, dampak yang ditimbulkan makanan yang mengandung zat kimia berbahaya dalam jangka pendek adalah kelelahan atau batuk, sementara dalam jangka panjang dapat menimbulkan kanker darah, serta gangguan lambung dan ginjal.

Jenis makanan yang biasa ditemukan mengandung zat berbahaya, katanya, diantaranya kolak delima, cendol, sirup, dan makanan sejenisnya.

" Berdasarkan temuan pada tahun-tahun sebelumya itu kita meminta masyarakat agar mewaspadai makanan yang berbahaya tersebut, sementara pedagang diharapkan tidak menggunakan zat tersebut dalam masakan mereka," ujar Syahrial.( sumber: antara )

INNALILLAHI WAINNAILAIHI ROOJIUUN, TURUT BERDUKA CITA ATAS WAFATNYA WANHAT DPD LDII PROV. SUM. SEL

BATURAJA, Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Ogan Komering Ulu dan segenap warga LDII Kabupaten OKU, turut berduka cita atas meninggalnya Bapak H. SOFYAN ARSYAD pada tanggal 7 Juli 2011 pukul wib di RS. Pusri Palembang. Semoga Amal ibdah selama hidup diterima oleh Allah SWT dan diampuni semua dosa-dosanya serta keluarga besar yang ditinggalkan senantiasa diberi ketabahan, kesabaran dalam menghadapi cobaan ini. ( Foto dokumentasi saat terakhir Bapak H. SOFYAN ARSYAD Dewan Penasihat DPD LDII Provinsi Sumatera Selatan ikut menghadiri Rapimda DPD LDII Provinsi Sumatera Selatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tanggal 25 Juni 2011 ).No. 2 dari sebelah kanan/disamping Bapak H. M. Yunus Tjiknang, SE Ketua DPD LDII Prov. Sum.Sel).

Tidak Berbeda Salat Warga LDII dengan Komunitas Umat Islam

MEDAN, Ketua Umum DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Prof Dr Ir KH Abdullah Syam MSc mengatakan, hubungan antara LDII dengan umaro (pemimpin) dan ulama dimana saja berjalan cukup baik.

"Jikapun ada pihak-pihak yang tidak menyukai LDII dengan menyebarkan isu, fitnah hingga tuduhan LDII sebagai aliran sesat, karena ada kecenderungan kecemburuan sosial. Sebab, dalam sistem pendidikan di Pondok-pondok pesantren (Ponpes) di bawah naungan LDII, kurikulumnya sangat jelas," katanya ketika menerima kunjungan silaturahmi "Muhibbah Tabayyun" 3 ulama Medan bersama wartawan di Sekretariat DPP LDII kawasan Senayan Jakarta, Rabu (15/6).

Ketiga ulama utusan MUI Medan itu masing-masing Ketua Komisi Dakwah dan Luar Negeri KH Zulfiqar Hajar, Penasihat MUI Medan yang juga Ketua Umum Majelis Dzikir Tazkira Sumut KH Amiruddin MS dan anggota MUI Medan yang juga dosen Fakultas Kedokteran USU Drs H Amhar Nasution MA. Sedangkan turut mendampingi mereka Ketua DPW LDII Sumut Ir H Agus Purwanto, Qari Muhammad Syafii Ssos dan seorang wartawan.

Sedangkan Ketua Umum DPP LDII H Abdullah Syam didampingi sejumlah pengurus teras masing-masing Ir H Chriswanto Santoso MSc, H Sobar Widianda, H Mhd Siddiq Waskita, H Aceng Komarullah, H Ahmad Kuncoro, H Tri Gunawan, Rio Sidauruk dan Hari Sumiarta.

Menurut H Abdullah Syam, sejak dahulu warga LDII tetap berpegang teguh kepada Alquran dan Sunnah Rasulullah SAW serta mempedomani keputusan ulama.

Karena itu, ujarnya, adanya isu, tudingan, fitnah hingga tuduhan LDII merupakan aliran sesat sama sekali tidak benar.

"Dalam pendidikan di Ponpes yang kita bina, para santri-santriwati diajar tentang Alquran dan tafsirnya. Begitu juga mempelajari hadits-hadits Nabi Muhammad melalui "Kutubussittah" (6 kitab yang masyhur dan muktabar). Jadi, setiap ada kunjungan ulama atau siapa saja ke Ponpes-ponpes kita selalu ajak mereka untuk melihat langsung perpustakaan yang kita miliki dengan buku-buku dan kitab-kitab yang lengkap," jelasnya.

"Saat ini kita menguatkan pendidikan kejuruan ke pasar Australia. Apalagi, umat Islam di negara itu sangat ‘haus’ pelajaran tentang agama Islam," tambahnya.

Sebelum bersilaturahmi ke pengurus DPP LDII, rombongan ulama Medan terleih dahulju bersilaturahmi ke pengurus DPW LDII Jawa Timur (Jatim) di sekretariatnya bagaikan gedung bank berlantai 3 di Jalan Gayungan Surabaya Selatan.

Dalam kunjungan silaturahmi "Muhibbah Tabayyun" untuk cek dan ricek dan melihat secara langsung aktivitas warga LDII di Jatim, rombongan ulama diterima secara persaudaraan oleh Ketua DPW LDII Jatim Ir H Chriswanto Santoso MSc didampingi pengurus lain Ir H Samiyono MM, H Hasan Yuswadi dan Bambang Raditya SE MM (unsur wakil ketua), Ir H Dedid Cahya H MT (sekretaris), H Ali Zuhdi SH (bendahara yang juga anggota MUI Jatim) dan Ir H Maun MM (wakil bendahara).

Dalam pertemuan itu, Ketua LDII Jatim H Chriswanto sangat bergembira dan berterimakasih atas kunjungan "Muhibbah Tabayyun" ulama dari Medan. Sehingga, semuanya akan semakin jelas, apakah benar LDII sebagai aliran sesat atau tidak sama sekali.

Dalam hal ini pimpinan rombongan KH Zulfiqar Hajar merasa salut atas penyambutan yang sangat baik dari pengurus LDII Jatim. Ini menunjukkan LDII mengaplikasikan dan mengamalkan hadits Nabi Muhammad SAW yang maknanya:" Siapa-siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat, maka hendaklah dia dapat memuliakan tamu".

Setelah itu, rombongan mengunjungi Pondok Pesantren (Ponpes) Wali Barokah Kediri dan Ponpes Gadingmangu Jombang.

Dari kunjungan kedua Ponpes besar dan pusat pendidikan, khususnya di Ponpes Wali Barokah Kediri yang memiliki Masjid Baitul A’la dengan menara "Asmaul Husna" setinggi 99 meter (23 lantai), rombongan merasa kagum dengan kedisiplinan, kekompakan, keakraban, kerukunan dan persatuan di antara warga LDII serta kebersihan yang senantiasa dijaga. Sehigga, mereka menerapkan "batas suci", khususnya hendak masuk ke masjid.

Dalam beribadah, khususnya salat wajib tidak terjadi perbedaan secara mendasar dalam melaksakan 13 rukun shalat, meskipun secara "fur’iyyah" sedikit berbeda. Misalnya, mereka tidak menjaharkan (menjelaskan) bacaan "Basmallah", tetapi "disirkan". Begitu pula tidak membaca doa qunut saat Salat Subuh. Tetapi, mereka mau mengangkat tangan saat KH Zulfikar Hajar memimpin doa.

Begitu juga mereka setiap malam Salat Tahajjud dan membaca Alquran menjelang salat wajib dilaksanakan serta mempelajari tafsir Alquran, kitab-kitab hadits muktabar, yakni Kutubussittah yang lengkap tersedia di perpustakaan.(sumber : website. mui.or.id)

Larangan Orang Kaya Pakai BBM Bersubsidi Hanya Tausiyah MUI

Jakarta -Sekjen Kementerian Agama, Bahrul Hayat, angkat bicara seputar pernyataan MUI bahwa orang kaya yang membeli BBM bersubsidi berdosa. Bagi dia, hal itu hanya imbauan semata, bukan fatwa MUI.

"Saya rasa apa yang disampaikan Kiai Ma`aruf itu bukan fatwa, tetapi lebih pada harapan dan imbauan dari majelis ulama agar masyarakat menyadari bahwa apabila haknya untuk orang miskin sebaiknya semua orang meyakini dan menerapkan bahwa itu lebih tepat bagi orang miskin. Jadi itu belum difatwakan, tetapi mungkin ditafsirkan begitu," papar Bahrul.

Hal ini disampaikan Bahrul usai penerimaan sertifikat ISO 9001:2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji di Kantor Kemenag, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis (30/6/2011).

Menurut dia, yang disampaikan salah seorang Ketua MUI Ma`ruf Amin tersebut hanya tausiyah. MUI diperbolehkan memberi imbauan sebagai lembaga keumatan.

"Mengimbau kepada masyarakat agar tidak boros, tidak houl itu boleh. Bukan fatwa memang, karena memang tidak ada fatwa," kata Bahrul. (Sumber : website.kemenag.go.id).

HARI BHAYANGKARA KE-65 KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

BATURAJA, Tepat pada tanggal 1 Juli 2011 Dewan PImpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Ogan Komering Ulu, ikut berpartisipasi dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-65 Kepolisian Republik Indonesia dengan melakukan pemasangan Spanduk dan mengirimkan ucapan selamat kepada Polres OKU secara kedinasan. Tema Hari Bhayangkara Tahun ini adalah " Dengan Semangat Kemitraan Kita Mantapkan Revitalisasi Polri Guna Mewujudkan Pelayanan Prima ". Sebagai kepedulian Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten OKU dan sesuai dengan hasil Musyawarah DPD LDII Kab. OKU pada tanggal 25 Juni 2011 di Baturaja, sebagai wujud kepedulian Ormas Islam yaitu LDII Kab. OKU dalam rangka HUT Bhayangkara Kepolisian RI ke - 65 kita melakukan pemasangan Spanduk di dalam Kota Baturaja tepatnya di Pos. Polisi depan Ramayana Departemen Store. Selamat HUT Bhayangkara ke 65 Kepolisian RI, Semoga Polri Makin Jaya ...............!