Menag Minta Garuda Turunkan Harga Tiket

JAKARTA, Menteri Agama Suryadharma Ali meminta manajemen maskapai penerbangan Garuda dapat memberikan kontribusi lebih besar lagi terhadap penyelenggaraan ibadah haji dengan menurunkan harga tiket.

Sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah sewajarnya Garuda menetapkan tarif tanpa mengabaikan keuntungan yang harus diraih dan peningkatan pelayanan, kata Suryadharma Ali di Jakarta, Senin (31/5).

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional, yang didalamnya banyak melibatkan pemangku kepentingan, mulai Deplu, imigrasi dan kesehatan. Termasuk di dalamnya Kementerian Perhubungan. Untuk itu, manajemen Garuda perlu memberikan perhatian lebih terhadap kegiatan tahunan ini, pintanya.

Sukses tidaknya penyelenggaraan ibadah haji tak berdiri sendiri, yaitu menjadi tanggung jawab Kementerian Agama, dalam hal ini Direktorat Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Bahkan banyak pihak, termasuk sektor swasta pun ikut bergerak, seperti perusahaan biro perjalanan, katanya.

Sebelumnya Menteri Agama Suryadharma Ali juga telah minta Komisi VIII DPR bisa menurunkan tiket haji minimal 150 dolar AS sehingga Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) bisa turun dengan kualitas pelayanan yang meningkat.

"Ongkos naik haji bisa turun signifikan bila biaya tiket bisa ditekan. Sementara pemerintah terus meningkatkan pelayanan haji lebih baik lagi," katanya.

Hingga kini Kementerian Agama dan DPR belum menetapkan ongkos naik haji karena belum menyepakati harga komponen pemondokan dan penerbangan. DPR masih mempertanyakan kenaikan harga pemondokan dan meminta harga komponen penerbangan diturunkan.

Menteri Perhubungan Freddy Numberi yang meminta maskapai penerbangan haji menurunkan margin keuntungan dari tarif angkutan haji. Berdasarkan perhitungan Garuda Indonesia masing-masing jamaah haji tahun ini dikenakan biaya angkutan haji sebesar 1.754 dolar AS.

Angka itu memperhitungkan biaya angkutan haji dasar sebesar 1.595 dolar AS plus margin keuntungan bagi Garuda sebesar 10 persen. "Saya minta DPR bisa menurunkan minimal 150 dolar AS," kata Menag.

Menag juga menekankan bahwa pihaknya akan bekerja keras untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji. "Ini bukan janji atau sebuah retorika, tapi sudah menjadi tekad," ia menambahkan.

Terkait dengan itu, pelayanan haji harus mengalami perbaikan dengan makin dekatnya pemondokan haji Indonesia dengan Masjidil Haram. Tahun 2009, jarak terjauh dari Masjidil Haram sebesar tujuh km, dan sekarang ini jaraknya hanya empat km.

Pada 2009, pondokan yang masuk Ring 1 (paling dekat, hanya berjarak dua km ke kabah) hanya bisa untuk 57.000. calon haji Indonesia. "Tahun ini 120.000 jemaah haji bisa tinggal di pondokan Ring 1 atau naik 240 persen," katanya.

Jamaah haji Indonesia tahun ini akan menggunakan pesawat jenis Boeing dan Airbus. Masing-masing pesawat memiliki kapasitas bervariasi antara 250-455 penumpang. Sejumlah pesawat itu akan melayani jasa penerbangan jamaah haji di 11 embarkasi haji seperti Aceh, Medan, Batam, dan Jakarta.

Dirpontren Minta Pengasuh Ponpes Waspada

JAKARTA, Direktur Pendidikan Diniah dan Pondok Pesantren(DIRPONTREN), Choirul Fuad Yusuf minta para pengelola pondok pesantren (Ponpes) untuk meningkatkan kewaspadaan terkait maraknya penipuan berkedok bantuan atas nama Kementrian Agama (Kemenag) untuk pesantren seperti yang marak terjadi di Riau.

"Jangan mudah percaya. Lakukan Chek dan rechek," kata Chairul Fuad, melalui telepon kepada ANTARA tatkala ditanyai prihal maraknya penipuan u dengan modus berkedok memperoleh bantuan dari Kemenag, di Jakarta.

Choirul mengaku prihatin bahwa peristiwa tersebut telah terjadi di beberapa tempat. Dan yang terakhir kini marak di Provinsi Riau.

Agar hal itu tak terjadi di Ponpes lainnya, ia mengimbau kepada para pengelola dan pengasuh Ponpes untuk meningkatkan kewaspadaan. Utamanya jika ada oknum yang mengatasnamakan dari Kemenag menawarkan bantuan. "Lakukan pengecekan kepada instansi resmi," pinta dia.

Ia menambahkan, jangan cepat mempercayai janji yang disampaikan. Lakukan pengecekan kepada instansi resmi. Jika oknum tersebut menjanjikan untuk menghubungi melalui nomor telepon yang diberikan, jangan dipercayai hal itu.

Bisa terjadi bahwa nomor telepon yang disampaikan itu adalah nomor rekannya sendiri untuk memudahkan penipuan, katanya.

Di Riau, puluhan sekolah agama di Riau mengalami penipuan hingga jutaan rupiah dengan berkedok bantuan pembangunan sekolah dengan mengatasnamakan Kementrian Agama (Kemenag) oleh sejumlah oknum.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementrian Agama (Kemenag) Riau, di Pekanbaru, Jumat, mengatakan setidaknya terdapat Drs Asyari Nur50 pimpinan pondok pesantren melaporkan hal ini pada Kemenag Riau.

"Pelaku meminta uang, dari Rp5 juta hingga Rp11 juta. Penipuan ini merata terjadi seluruh Riau.Contohnya saja di Rokan hilir terjadi sebanyak 9 kasus. Begitu juga di dumai maupun di Peanbaru," jelasnya.

Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa pemilik pondok pesantren tersebut menerima bantuan pembangunan sekolah dari Dirjen Pendidikan Islam, dengan Surat Keputusan (SK) nomor Dj.I/188/2010 tentang penerimaan bantuan dana pembangunan sekolah.

"Surat tersebut juga mencantumkan nama Kakanwil sebagai pihak yang dapat dihubungi. Padahal nomor handphone itu bukan milik saya. Bagi pihak sekolah yang tidak ada menanyakan langsung kepada kita yang ada di sini (Pekanbaru), maka terpaksa merugi jutaan rupiah. Namun bagi yang mengkonfirmasikan ulang kepada kita, maka terbebas dari penipuan itu," tuturnya.

Lebih lanjut Asyari menjelaskan, tidak hanya meminta sejumlah uang. Parahnya lagi, pelaku juga meminta kiriman pulsa."Tidak mungkin kalau saya meminta uang pulsa kepada pihak sekolah," bantahnya.

Dijelaskannya juga, penipuan ini sudah berlangsung sejak dua tahun belakangan dan diduga dilakukan kepada seluruh sekolah yang ada di Indonesia.

Sosialisasi UU KIP di Kementerian Agama

JAKARTA, Sekjen Kementerian Agama Bahrul Hayat berharap pejabat di lingkungan Kemenag dapat menyesuaikan dengan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dengan demikian dapat memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat secara baik dan benar, sekaligus tidak menyesatkan

"Diharapkan dapat membuat daftar informasi yang dapat diakses public, selain itu daftar informasi pengecualian," kata Sekjen saat membuka sosialisasi UU KIP di operation room Kemenag Pusat, Jumat (21/5) dikuti pejabat eselon I dan II. Sosialisasi UU KIP disampaikan anggota Komisi Informasi Pusat Abdurrahman Mamun dan Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo Gatot S. Dewa Broto.

Guna menyesuaikan dengan UU KIP, kata Sekjen, pihaknya akan melakukan penataan organisasi, sehingga di tiap-tiap unit ada pejabat yang menangani secara langsung masalah informasi. "Termasuk di tiap-tiap Kanwil ada kepala bagian," imbuh Bahrul.

Pada tingkat kecamatan, kata Bahrul, kementerian akan memberdayaan pejabat KUA. Dan direncanakan akan memperluas informasi di tingkat desa atau lurah dengan memberdayakan penyuluh dan pembantu pencatat nikah. "Mudah-mudahan dalam dua tahun terwujud sehingga arus informasi dari kementerian ke public dan sebaliknya berjalan baik," jelasnya.

Sementara anggota Komisi Informasi Pusat Abdurrahman Mamun menyampaikan, UU KIP bertujuan antara lain, untuk menjamin hak warga negara untuk mengtahui rencana pembuatan kebijakan public, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan public serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

"Setiap informasi public bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Namun demikian ada informasi yang dikecualikan karena memiliki konsekuensi seperti dapat menghambat proses penegakan hukum," terang anggota komisi dari unsur pers ini.

Ia juga menyampaikan tentang sanksi bagi pelanggar UU KIP. Badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan dan atau tidak menerbitkan informasi publik berupa informasi publik secara berkala dan seterusnya sesuai pasal 52 dapat dikenakan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda palng banyak Rp 5 juta, jelasnya.

Presiden SBY : Indonesia Kehilangan Tokoh Wanita Terbaik

JAKARTA, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan Indonesia telah kehilangan salah seorang tokoh wanita terbaik dengan meninggalnya Ibu Hasri Ainun Habibie, istri mantan Presiden ketiga Republik Indonesia, BJ Habibie.

Dalam sambutannya selaku inspektur upacara pada upacara pemakaman Ibu Ainun yang dilangsungkan secara militer di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Selatan, Selasa, Presiden mengatakan Ibu Ainun tidak hanya seorang Ibu Negara yang penuh kasih, namun juga pejuang kemanusiaan yang tulus serta ibu dari sebuah keluarga panutan.

�Beliau telah mendampingi Presiden Republik Indonesia Ketiga, Bapak Prof Dr Bacharuddin Jusuf Habibie, dalam menunaikan tugas-tugas kenegaraan yang sangat berat," ujar Presiden.

Ibu Ainun, lanjut dia, dengan penuh kesetiaan dan kepercayaan senantiasa mendampingi Presiden Habibie melewati hari-hari yang tidak mudah dalam salah satu periode sejarah yang sangat menentukan ketika negara Indonesia diguncang krisis pada 1998-1999 berbarengan dengan mulai dilaksanakannya reformasi nasional yang dramatis dan berskala besar.

"Dalam suka dan duka, beliau selalu tegar menjalankan tugas sebagai Ibu Negara bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara yang kita cintai," ujar Presiden.

Pemakaman Ibu Ainun yang lahir di Semarang, Jawa Tengah, pada 11 Agustus 1937 di TMP Kalibata secara militer merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan dari Negara dan Pemerintah atas jasa dan pengabdiannya kepada negara dan bangsa.

"Sepanjang hidupnya, beliau telah menunjukkan dharma bakti terbaiknya dengan penuh ketulusan. Dedikasi yang tak berkesudahan kepada nilai-nilai kemanusiaan menjadi bukti nyata keteladanan beliau," tutur Presiden.

Hingga akhir hayatnya, Ibu Ainun yang sempat menjadi asisten ahli di bagian anak RS Cipto Mangunkusumo adalah Ketua Umum Perhimpunan Penyantun Mata Tunanetra Indonesia (PPMTI) dan Pengurus Yayasan Amal Abadi Beasiswa Orang Tua Bimbing Terpadu (YAAB-ORBIT).

Berkat pengabdian dan jasa-jasanya di bidang kemanusiaan, Ibu Ainun yang lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada 1961 itu dianugerahi Bintang Republik Indonesia Adipradana, dan Bintang Mahaputra Adipurna.

Presiden dalam sambutannya berharap agar berbagai aksi kemanusiaan bersifat universal yang dilakukan oleh Ibu Ainun Habibie dapat berlanjut untuk kehidupan yang lebih baik.

"Pada kesempatan yang khidmat ini, saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mendoakan beliau. Semoga keikhlasan Almarhumah dalam mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan segala amal ibadahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa," tutur Presiden.

Kepada BJ Habibie dan seluruh keluarga yang ditinggalkan, Kepala Negara berharap agar Tuhan senantiasa memberikan ketabahan dan kesabaran mengatasi cobaan dengan tabah, ikhlas, dan tawakal.

BJ Habibie yang mengenakan kemeja batik bernuansa coklat tua selama prosesi pemakaman berlangsung sekitar 45 menit terlihat sedih.

Saat berjalan mengiringi peti jenazah dari pintu masuk TMP Kalibata hingga liang lahat, Habibie yang berjalan di samping Ani Yudhoyono dan didampingi dua cucunya bahkan sempat beberapa kali meneteskan air mata.

Ibu Ainun menikah dengan BJ Habibie pada 12 Mei 1962 dan dikaruniai dua putra, Ilham Akbar Habibie dan Thareq Kemal Habibie dan 4 orang cucu.

Menag: FKUB Netral, Jangan Ditarik ke Ranah Politik

JAKARTA, Menteri Agama Suryadharma Ali meminta agar Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) bersikap netral semata-mata sebagai perwujudan umat beragama untuk memelihara kerukunan umat beragama dan kerukunan nasional. Karena itu FKUB agar tidak ditarik-tarik untuk memberikan dukungan terhadap salahsatu calon dalam pemilihan umum kepala daerah (Pilkada).

Menag mengemukakan hal itu saat memberi pengarahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) FKUB 2010 di Hotel Sahid Jakarta, Selasa malam (25/5). "Saya juga minta kepada calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada agar tidak menarik-narik FKUB ke dalam ranah politik," tandasnya.

Menurut Menag, Rakornas FKUB ini dianggap penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena momentumnya yang tepat. Paling tidak ada tiga hal yang sedang dan akan dihadapi oleh bangsa dalam waktu dekat ini yakni, pertama Pilkada yang akan berlangsung di 2010 lebih kabupaten/kota selama periode 2010. Kedua, kehidupan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang belum sepenuhnya membaik, dan terakhir problematika kehidupan keagamaan yang semakin kompleks.

"Menghadapi tantangan tersebut, umat beragama terutama pemuka agama semakin ditantang dan dituntut kebersamaan dan kekompakan mereka dalam mengantisipasi dan mencegah terjadinya ekses-ekses negatif yang dapat menggangu kerukunan yang selama ini telah kita bina," kata Suryadharma.

Oleh karena itu lanjutnya, kerukunan yang essensial dan fungsional harus dibangun dan dipelihara secara sadar dan terarah oleh kita bersama agar tidak mudah meleleh karena sengatan panasnya politik dan ekonomi, atau menjadi lapuk karena terpaan badai moral dan budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama.

Pengalaman sejarah masa lalu, kata Suryadharma, disaat-saat menjelang pemilu masyarakat beragama sering diombang-ambingkan oleh partai peserta yang menawarkan janji politiknya. Umat beragama sering dibelah-belah atau disekat-sekat untuk berkompetisi menyalurkan aspirasi.

"Bahkan agama ditarik-tarik atau dilibatkan untuk menghimpun dukungan suara. Tindakan tersebut boleh jadi wajar dan biasa terjadi, namun menjadi tidak wajar lagi kalau berakibat memanasnya sentimen keagamaan, sentimen golongan, sentimen keluarga dan tetangga."

Menurut Menag, jika hal ini dibiarkan terus menerus maka yang dapat menjadi korban adalah keharmonisan dan ketentraman umat beragama. Disinilah perlunya peran penyelaras dan mediator dari pemuka agama terutama yang dimainkan oleh FKUB baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota maupun forum sejenis di tingkat kecamatan serta desa.

Para pemuka agama harus membimbing umat bahwa pilihan politik adalah hak pribadi warga negara, tapi janganlah dikaitkan dengan agama. Pemilu adalah pelaksanaan sesaat untuk memilih yang bersifat rahasia dan pribadi, oleh karena itu janganlah proses memilih yang sesaat itu mengorbankan kerukunan yang bersifat abadi.

Kepentingan yang temporer tidaklah harus mengorbankan kepentingan jangka panjang bangsa ini. Pilihan politik adalah pilihan pribadi dan tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat yang membutuhkan ketentraman, ketenangan dan persaudaraan. "Kepentingan membela partai adalah kepentingan golongan atau kelompok, tetapi jangan sampai merusak sendi-sendi persatuan bangsa dan keutuhan tanah air Republik Indonesia," ingat menteri yang juga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan.

Rakornas FKUB yang berlangsung 25-27 Mei diikuti oleh pengurus FKUB dari seluruh provinsi di tanah air dan dibuka Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, namun pemukulan gong dilakukan bersama Mendagri dan Menag. Menag juga sempat memimpin doa bagi almarhumah mantan ibu negara Hj. dr Hasri Ainun Habibie.

Mendagri Gamawan Fauzi secara singkat mengatakan bahwa pemerintah menumbuhkan ruang demokrasi didaerah melalui pemilihan langsung. Namun kita tidak ingin ada yang merusak demokrasi atas nama suku, golongan atau kelompok dan sebagainya.

"Pilkada sebuah lompatan besar, saya menjadi bupati di era Orde Baru. Tiba-tiba dunia kaget dengan negeri ini, pilihan langsung dari presiden, gubenrnur, bupati dan walikota, dari rakyat untuk rakyat. Saya saksikan di Amerika tidak semua kota dipilih langsung," kata mantan Bupati Solok dan Gubernur Sumatera Barat ini.

Pemerintah Setuju Penurunan Ongkos Haji Mulai 2011

DENPASAR BALI, Pemerintah menyetujui usul DPR agar ongkos naik haji turun mulai tahun 2011, namun dengan tetap menjaga kualitas layanan kepada calon jemaah haji.

"Sangat setuju, sangat setuju," kata Menteri Agama Surya Dharma Ali, usai mendampingi Wakil Presiden Boediono berdialog dengan para siswa siswi SMA/SMK/MA/Mts se-Propinsi Bali di Denpasar Rabu (26/5).

Ia mengatakan, penurunan ongkos naik haji pada 2011 sangat dimungkinkan mengingat ada beberapa komponen yang dapat diturunkan harganya. "Pemerintah mengusulkan agar harga tiket pesawat terbang diturunkan sebesar 150 dolar AS dari yang ditetapkan kementerian perhubungan sebesar 1.754 dolar AS," ujarnya.

Namun, pelayanannya tetap terjamin bahkan kini maskapai yang akan melayani penerbangan haji tidak saja Garuda Indonesia dan Arab Saudi.

"Kami juga akan menggandeng Batavia dan Lion Airlines dan satu maskapai dari Arab Saudi. Sehingga lebih kompetitif namun pelayanannya tetap terjamin sesuai dengan standar penerbangan yang telah ditetapkan secara internasional," tutur Suryadharma.

Selain itu, Pemerintah mengusulkan agar keuntungan yang selama ini diambil masing-masing maskapai juga diturunkan dari 10 persen menjadi empat persen, kata Suryadharma menambahkan.

Tak hanya itu, transportasi lokal juga akan diturunkan biayanya. "Jadi kalau dulu pemondokan jemaah kita paling jauh berjarak tujuh kilometer, maka sekarang bisa hanya berjarak empat kilometer ke lokasi," ujar Menag.

Suryadharma menambahkan, usulan pemerintah itu masih dirundingkan dengan DPR dan diharapkan dapat selesai Juni 2010.

Jumat Besok Waktu Meluruskan Arah Kiblat

JAKARTA, Berdasarkan data astromis, Jumat (28/5) pukul 12.18 Waktu Arab Saudi (WAS) bertepatan dengan pukul 16.18 WIB atau pukul 17.18 WITA matahari melintas tepat di atas Kabah. Dengan demikian, bayangan setiap benda akan menuju ke Kabah atau berimpit dengan arah Kabah di Mekkah. Waktu tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan pengecekan dan meluruskan arah Kiblat. Hal itu diungkapkan Kasubdit Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat H.Nur Khazin, di Jakarta, Kamis (27/5).

Menurut H.Nur Khazin pengecekan dan pelurusan arah Kiblat ini dapat dilakukan dengan cara mendirikan benda tegak lurus diukur menggunakan lot pada pelataran yang rata, atau gunakan benda yang berdiri tegak lainnya, seperti tiang, pintu, jendela dan sebagainya.

Cocokan jam tangan dengan RRI atau telkom (103) atau telkomsel (301), katya Nur Khazin, pada jam yang ditentukan di atas tandai bayang-bayang yang terbentuk dengan sebuah garis lurus. Maka garis lurus inilah arah kiblat di tempat yang dilakukan pengukuran.

PARADIGMA BARU LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)

BATURAJA, Paradigma baru LDII atau Lembaga Dakwah Islam Indonesia adalah upaya klarifikasi yang dilakukan oleh LDII ke seluruh umat dan berbagai pihak terutama Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap isu-isu negatif yang dilontarkan oleh segelintir anggota masyarakat yang hanya memahami Islam dan LDII sepotong-sepotong atau belum memahami sepenuhnya tentang Islam dan LDII.

Upaya ini merupakan hasil dari masukan dari sebagian masyarakat agar LDII tidak diam saja ketika dicaci maki, dihina, dianggap sesat, dihujat tidak henti-hentinya oleh segelintir orang yang belum sepenuhnya memahami LDII maupun Islam secara keseluruhan.

Sebagian besar masyarakat tersebut memahami eksistensi LDII didalam melakukan kebajikan atau amal shaleh dengan tanpa pamrih dan terus menerus melakukakannya walaupun cacian dan hujatan tidak pernah berhenti bahkan banyak telah menelan korban jiwa. Hujatan dan Cacian ini merupakan ujian terhadap LDII tentang kesungguhan dalam menegakkan kebenaran, apakah tetap konsisten. Sama halnya ketika rasulullah melakukan dakwah Islam, dimana cacian dan hujatan tidak pernah berhenti bahkan nyawapun terancam. Sikap rasulullah adalah tetap sabar dan tetap konsisten untuk tetap amar ma’ruf dan nahi mungkar dan demikian juga LDII.

Paradigma LDII diharapkan masyarakat yang belum memahami tentang LDII dapat segera mengetahui kebenaran sesungguhnya dan menepis cacian dan hujatan yang dampaknya kalau dibiarkan akan dapat memecah-belah umat dan merugikan masyarakat Indonesia bahkan bangsa Indonesia.

MUI: Status Virus Meningtis Masih Darurat

JAKARTA, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan status penggunaan vaksin meningitis berenzim babi tahun ini tetap darurat dan diperbolehkan bagi jamaah haji seperti tahun lalu. Alasannya, berdasarkan informasi pemerintah, vaksin meningitis halal belum bisa diproduksi tahun ini.
Hal itu diperkuat pernyataan salah satu perusahaan lokal bahwa vaksin halal baru bisa tersedia tahun depan. “Kondisinya sama seperti tahun lalu, tetap darurat dan diperbolehkan. Tidak perlu fatwa baru lagi tentang kedaruratan. Hanya perlu penegasan saja,” kata Ketua MUI KH Maruf Amin.
Maruf menyatakan penggunaan vaksin Meningitis belum halal hendaknya tidak menjadi penghambat pelaksanaan haji tahun ini. Hal itu karena dengan status darurat, jamaah haji diperbolehkan menggunakan vaksin tersebut agar terhindar dari penyakit. “Jangan sampai karena masalah ini (vaksin) haji dihentikan. Haji tidak mungkin dihentikan,” katanya.
Meski demikian, Maruf mengakui MUI sebetulnya menginginkan jamaah haji tahun ini menggunakan vaksin Meningitis halal. Hal itu karena dalam ajaran Islam, status kedaruratan hendaknya tidak berlaku terus menerus, tapi hanya dalam waktu singkat. Terlebih, Islam mengajarkan bahwa selalu ada obat bagi setiap penyakit yang terbuat dari zat halal. “Mengenai hal ini (vaksin Meningitis), bukannya tidak ada yang halal. Kita yakin ada, tapi belum ditemukan atau dikembangkan…Status darurat tidak boleh terus menerus,” katanya.
Maruf juga menyebutkan, MUI siap menugaskan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-batan, dan Makanan (LPPOM) MUI untuk melakukan audit halal atas pengembangan produk vaksin Meningitis halal oleh perusahaan lokal tahun depan. Audit halal penting dilakukan untuk memastikan seluruh proses pembuatan vaksin tidak bertentangan dengan prinsip kehalalan dalam Islam. “Kita akan teliti kebenarannya (vaksin halal) apakah halal dari hulu sampai hilir. Bila iya, kita akan terbitkan fatwa halalnya,” katanya.

Gubernur Kalsel Wajibkan Siswa Belajar Al-Qur'an

BANJARMASIN, Mulai tahun ajaran 2010 baca tulis Al-Qur'an menjadi salah satu materi wajib belajar bagi seluruh sekolah di Kalimantan Selatan (Kalsel) kata Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin di Banjarmasin, Ahad (16/5). Menurut Rudy, hal itu beradasarkan Peraturan daerah (Perda) nomor 3 tentang wajib belajar Al Quran disekolah umum mulai tahun ajaran 2010-2011.

Penerapan Perda tersebut telah resmi diberlakukan pada khataman Al-Qur'an bersama 5.653 pelajar SD/MI dan SMP/MTs sederajat di Kabupaten Tanah Laut (Tala). Menurutnya, penerapan perda baca tulis Al-Qur'an tersebut sebagai salah satu upaya strategis pemerintah daerah (Pemda) dalam mendorong terwujudnya generasi Qurani.

"Saya ingin generasi muda Kalsel akan tumbuh menjadi generasi islami yang beriman, cerdas dan beraklak mulia," katanya.

Dengan adanya perda tersebut, kata dia, pelajar bisa memiliki waktu yang lebih banyak untuk mempelajari kandungan Al-Qur'an dan menjadikan kitab suci tersebut menjadi sumber ilmu dan pedoman hidup.

Rudy mengatakan, dengan tercetaknya generasi yang cinta Al-Qur'an diharapkan akan muncul masyarakat yang religius, yang mempunyai akhlak mulia, dan kokoh kepribadiannya.

Apalagi kata dia, menghadapi arus globalisasi dimana beragam budaya dari luar tumbuh dan berkembang tanpa ada yang mampu menghalangi dan melarangnya, sehingga satu-satunya upaya yang bisa dilakukan adalah membentengi generasi muda dengan aklak mulia dan kekuatan agama serta keyakinan.

Rudy juga mengingatkan khataman Al-Qur'an bukanlah akhir dari proses pembelajaran Alquran. Namun hendaknya, menjadi awal untuk memahami lebih seluruh kandungan AL Quran tersebut secara mendalam.

"Bila itu yang dilakukan saya yakin Kalsel akan memiliki manusia berkualitas yang bakal menjadi modal besar untuk melanjutkan pembangunan kearah lebih baik," katanya.

Terkait Karikatur Nabi, Umat Islam Jangan Terpancing

Jakarta, bimasislam- Munculnya lomba karikatur nabi yang dimuat di situs jejaring sosial facebook telah menimbulkan penentangan di masyarakat, khususnya umat Islam. Sebelumnya pada tahun 2005 publikasi kartun nabi di koran Denmark telah memicu protes keras di negara-negara Muslim. Bahkan Al Qaeda pernah mengaku bertanggung jawab atas serangan bunuh diri terhadap Kedutaan Besar Denmark di Islamabad pada tahun 2008 yang menewaskan enam orang, dan mengatakan itu sebagai balasan atas penerbitan karikatur.
Sebuah grup di facebook bertajuk 'Everybody Draw Mohammed Day!' telah menginformasikan soal lomba tersebut. Lomba akan digelar pada 20 Mei 2010. "May 20th 2010 is draw Mohammed day! Help spread knowledge about this important day - invite your friends!" demikian informasi yang tertulis di halaman tersebut.
Kini usaha pengangkatan isu sensitif ini kembali memunculkan reaksi dari umat Islam. Pemerintah Pakistan, misalnya, telah memblokir akses ke situs jaringan sosial Facebook tanpa batas waktu pada Rabu, (19/5) kemarin karena sebuah kompetisi online untuk menggambar Nabi Muhammad.
Pengangkatan isu sensitif ini jelas mengganggu tata kehidupan bermasyarakat. Gesekan bukan tidak mungkin akan muncul, bahkan aksi kekerasan bisa bermunculan. Terkait hal itu, umat Islam diminta untuk tidak terpancing untuk melakukan tindakan anrkis yang bisa merugikan umat Islam itu sendiri. Stigma negatif yang terus dialamatkan kepada umat Islam selama ini dengan radikalisme dan ekstrimismenya akan menemukan legitimasinya jika umat Islam ikut terpancing

Menag Minta Tiket Penerbangan Haji Turun US$150

Jakarta, (Pinmas)--Menteri Agama Suryadharma Ali meminta Komisi VIII DPR bisa menurunkan tiket penerbangan haji minimal US$150 sehingga Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) bisa turun dengan kualitas pelayanan yang meningkat.

"Ongkos naik haji bisa turun signifikan bila biaya tiket penerbangan bisa ditekan. Sementara pemerintah terus meningkatkan pelayanan haji lebih baik lagi," katanya di Jakarta, Minggu (24/5). Pemerintah dan DPR belum menetapkan ongkos haji karena belum menyepakati harga komponen pemondokan dan penerbangan.

DPR masih mempertanyakan kenaikan harga pemondokan dan meminta harga komponen penerbangan diturunkan. Menteri Agama sangat mendukung langkah Menteri Perhubungan Freddy Numberi yang meminta calon maskapai haji menurunkan margin keuntungan dari tarif angkutan haji.

Berdasarkan perhitungan Garuda Indonesia masing-masing jemaah haji tahun ini dikenakan biaya angkutan haji sebesar US$1.754. Angka itu memperhitungkan biaya angkutan haji dasar sebesar US$1.595 plus marjin keuntungan bagi Garuda sebesar 10 persen.

"Saya minta DPR bisa menurunkan minimal US$150," kata Menag. Alasan penurunan itu, katanya, berdasarkan pertimbangan bahwa komponen biaya penerbangan masih bisa ditekan dengan mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu.

Kedua, jumlah maskapai penerbangan yang akan ikut melayani jemaah haji bertambah sehingga ada persaingan. Tahun 2009, kata Menag, penerbangan jemaah haji hanya diserahkan pada dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines.

Sekarang ini kemungkinan akan diserahkan kepada empat maskapai penerbangan, yaitu dua dari Indonesia dan dua dari Arab Saudi. Menag mengapresiasi Menteri Perhubungan dan Komisi VIII DPR yang akan memangkas biaya penerbangan yang tidak perlu dan menerapkan sistim kapasitas tempat duduk penuh (full capacity seat).

Menurut Suryadharma, bila biaya tiket haji diturunkan dan pelayanan haji meningkat, maka hal itu merupakan suatu prestasi dan akan sangat menguntungkan jemaah haji Indonesia. " Biaya turun, pelayanan meningkat, itu sangat ideal," tegasnya.

Pelayanan haji yang meningkat tahun ini dibuktikan dengan makin dekatnya pemondokan haji Indonesia dengan Masjidil Haram. Tahun 2009, jarak terjauh dari Masjidil Haram sebesar tujuh km. Sekarang ini jaraknya hanya empat km.

Pada 2009, pondokan yang masuk Ring 1 (paling dekat, hanya berjarak dua km ke Kabah) hanya bisa untuk 57.000. calon haji Indonesia. " Tahun ini, 120.000 jemaah haji bisa tinggal di pondokan Ring 1 atau naik 240 persen," katanya

Jemaah haji Indonesia tahun ini akan menggunakan pesawat jenis Boeing dan Airbus. Masing-masing pesawat memiliki kapasitas bervariasi antara 250-455 penumpang. Sejumlah pesawat itu akan melayani jasa penerbangan jemaah haji di 11 embarkasi haji seperti Aceh, Medan, Batam, dan Jakarta.

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA (KEMENAG) KAB. OKU MEMBUKA SECARA RESMI KHATAMAN HADIST SUNAN IBNU MAJAH JUZ 2 DI MASJID AL-MUHTADIN KEC. LUBUK BATANG

LUBUK BATANG, Hari ini Sabtu tanggal 22 Mei 2010 Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) meyelenggarakan Khataman Hadist Sunan Ibnu Majah Juz 2 di Masjid Al-Muhtadin Kecamatan Lubuk Batang. Khataman Hadist kali ini diikuti oleh lebih kurang 100 (seratus) orang yang terdiri dari Mubaligh dan Mubalighot utusan dari beberapa kecamatan se kabupaten OKU. Acara pembukaan secara seremonial dibuka langsung oleh Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten OKU di wakili oleh Kepala Seksi (Kasi) Madrasah Pendidikan Dasar (Mapenda) Bapak Drs. SUPRIYONO ILHAM. Dalam kata sambutannya beliau mengatakan " Belum lama ini saya ikut menghadiri Peresmian 5 (lima) buah Masjid Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten OKU, dan hari ini di Masjid Al-Muhtadin yang baru diresmikan oleh Bupati OKU telah dilaksanakan kembali kegiatan Khataman Hadist Ibnu Majah Juz 2. Ini suatu kegiatan yang bermanfaat dan bukan hal yang umum lagi sebagai umat yang beragama Islam. Dan saya mewakili Kepala Kementerian Agama Kabupaten OKU, mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap Pengurus DPD LDII Kabupaten OKU yang telah melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan sukses ". Dalam kesempatan yang sama Ketua DPD LDII Kab. OKU mengatakan " Kepada seluruh peserta yang telah hadir kami mengucapkan selamat mengikuti Khataman Hadist Ibnu Majah Juz 2, semoga bermanfaat dan ilmunya nanti dapat diplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ". Sempat hadir dalam acara pembukaan tersebut Kapolsek Lubuk Batang yang diwakili oleh Bapak Aipda RAMLAN, Camat Lubuk Batang, Kepala Desa Lubuk Batang, Dewan Penasehat LDII Kab. OKU Bapak OLLAN ISKANDAR, Wakil Ketua DPD LDII OKU Bapak M. SYUKRIE, ST,Bapak ROHMADI, SE, Sekretaris DPD LDII OKU yang merangkap sebagai Ketua Panitia Bapak DWI JOKO HANDOYO, SH, dan sejumlah undangan lainnya. Acara pembukaan berakhir pukul 11. 00 Wib berjalan dengan lancar dan sukses.

LANGKAH MENUJU PENTAS KEPALA DAERAH

BATURAJA, Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah di pasal 58 disebutkan bahwa Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :
1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
2. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah ;
3. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan / atau sederajat ; 4.Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun bagi calon gubernur/wakil gubernur dan berusia 25 (dua puluh lima) tahun bagi calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota ;
4. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter ;
5. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;
6. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
7. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya ;
8. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan ;
9. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan / atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara ;
10. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
11. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak ;
12. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau isteri ;
13. Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama ;
14. Tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah dan ;
15. Mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan / atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya ;

MEMILIH KEPALA DAERAH PILIHAN

BATURAJA, Tidak terasa waktu Pemilihan Kepala Daerah khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) telah di depan mata. Yang terpenting adalah pemilihan Kepala Daerah Bupati atau Wakil Bupati diharapkan menghasilkan pemimpin yang mengerti, mengenal, dan di kenal oleh daerahnya, begitu juga dengan masalah moralitas dan kapabilitasnya. Pilkada merupakan jembatan untuk menemukan pemimpin yang benar-benar bermutu untuk daerahnya. Pilkada yang akan digelar pada tanggal 5 Juni 2010 mendatang merupakan tugas kita semua sebagai warga negara yang baik untuk menyambutnya dengan tetap menjaga kerukunan, kekompakan, dan persatuan/kesatuan agar pelaksanaan pilkada tahun ini berjalan dengan aman, lancar dan kondusif. Adapun beberapa tips memilih kepala daerah bagi masyarakat yang masih awam atau bingung menentukan pilihan, kami sajikan beberapa tips berikut agar nantinya tak salah pilih :
1. MEMILIKI MORALITAS DAN AGAMA YANG KUAT : Seorang pemimpin tanpa bekal moral dan agama yang kuat, sulit berprilaku jujur, mengasihi, dan menghormati rakyat. Dengan sandaran Agama dan moral yang kuat dia toleran dan mampu menyatukan perbedaan, sebagai modal membangun daerah.
2. BUKAN TANGAN PANJANG ALIAS SUKA KORUP : Apa bahayanya Korupsi ...? Jelas merugikan kantong rakyatdan negara. Pemimpin yang korup biasanya abai dengan apayang diderita rakyat. Sebab, biasanya dana yang tidak dikorupsi akan masuk ke kas negara. Lalu diputar untuk membangun fasilitas rakyat, memberi subsidi pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Korupsi membuat high coast economy alias ekonomi tinggi, yang membuat investor enggan menanam modal dan harga melambung tinggi. Nah apa mau, rakyat memilih pemimpin daerah yang tukang nilep duit rakyat ...?
3. UTAMAKAN PUTRA DAERAH ATAU ORANG YANG DIKENAL DAN MENGENAL DAERAHNYA : Ini bukan masalah rasisme atau cinta golongan yang berlebihan. Atau bila putra daerah tak memenuhi syarat lebih baik memilih orang yang dikenal dan mengerti benar masyarakat setempat. Memilih putra daerah, dengan harapan putra daerah lebih mengenal kebutuhan daerahnya untuk lebih maju ketimbang daerah lain. Lagipula, bumiputera relatif lebih diterima memimpin rakyat setempat ketimbang orang luar.
4. MEMILIKI JIWA NASIONALISME YANG KUAT : Seorang nasionalisme lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Di samping itu mereka bisa mengayomi perbedaan yang terjadi antar suku, agama, ras, dan golongan. Seorang nasionalis selalu berfikir agar negara dan daerahnya maju, dengan cara mengatur, mengelola, dan mendistribusikan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara mandiri, tanpa menjual negara kepada pihak asing. Mereka relatif mampu kreatif dengan sumber daya lokal untuk maju. Mereka, biasanya, menggalang kerjasama dengan pihak asing sebagai bentuk kemitraan, agar nantinya mampu berdiri sendiri. Tipikal pemimpin seperti inilah yang mampu mengentaskan daerah dari kebuntuan birokrasi.
5. MEMILIKI MANAJERIAL YANG BAGUS DAN SIFAT KEPEMIMPINAN : Seorang kepala daerah tak ubah halnya seperti seorang manajer. Dia mesti sanggup mengelola daerahnya untuk mendatangkan kesejahteraan rakyatnya. Dia harus siap mengelola potensi daerahnya untuk kemaslahatan bersama. Seorang manajer dia harus bertindak sebagai pemimpin yang lentur tapi tegas, pun cerdik. Sehingga dia dapat mengatur bawahannya, bergerak sejalan dengan program pembangunannya.
Inilah 5 tips yang minimal dimiliki oleh calon kepala daerah yang akan kita pilih, memang sulit mencari pemimpin yang ideal, namun kita semua jangan putus asa kita dapat memantaunya dari keseharian calon kepala daerah, dengan menggali informasi dari media massa, dari mulut ke mulut atau mengenalnya secara langsung. Demikian, semoga masukan ini bermanfaat bagi kita semua.

KAPASITAS ORMAS LDII DI TENGAH ERA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)

BATURAJA,Assallamu'laikum Wr. Wb. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) sebagai salah satu Organisasi Masyarakat (ORMAS) yang dibentuk/didirikan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Masyarakat dan dalam ruang geraknya diiplementasikan melalui Peraturan Pemerintah. Di dalam UU No. 8 Tahun 1985 tersebut dijelaskan lebih dalam syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi setiap Ormas agar keberadaannya baik secara hukum dan dimata masyarakat diakui dan diterima dengan benar. Yang jelas salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah memiliki AD/ART, Akte Badan Hukum, SK. Depkumham, Tanda Terdaftar dari Kesbangpol Depdagri dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ini yang sering kita kenal dengan syarat Legal. Disamping itu Legitimasi ormas juga harus didukung oleh kemampuannya melakukan aktualisasi ke masyarakat melalui " Karya, Komunikasi dan Kontribusi ". Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) yang telah berdiri sejak Tahun 1972 telah memenuhi syarat formal yang berlaku secara hukum, mulai dari tingkat DPP LDII, DPD LDII Provinsi, DPD LDII Kota/Kabupaten sampai dengan PC/PAC diseluruh Indonesia. Ditambah dengan kemampuan LDII memberikan kontribusi ditengah masyarakat dengan berbagai kegiatan-kegiatan sosialnya yang positif dan disambut hangat oleh para Pejabat Pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat lainnya. Dan terakhir dengan diterimanya Pengurus DPP LDII oleh Bapak Presiden RI Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara beberapa waktu yang lalu, ini berarti faktor Legal dan Legitimasi LDII tidak diragukan lagi. Semoga masukan yang singkat ini dapat menambah wawasan dan pandangan kepada semua lapisan masyarakat terhadap LDII yang pada akhirnya dapat memberikan nilai positif. Wassallam'ualaikum Wr. Wb.

KHATAMAN HADIST SUNAN IBNU MAJAH JUZ 2 (DUA) DI PONPES WALI BAROKAH KEDIRI JAWA TIMUR

KEDIRI, Untuk kesekian kalinya Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) menggelar khataman hadist besar. Kali ini giliran Hadist Ibnu Majah Juz 2 (dua) dikaji makna dan keterangan hingga khatam. Acara tersebut dibuka langsung oleh Walikota Kediri Dr. Samsul Azhar pada hari Rabu tanggal 7 April 2010 yang baru lalu di Pondok Pesantren Wali Barokah Banjaran Burengan Kediri Provinsi Jawa Timur. Kegiatan khataman ini bertujuan melestarikan Ilmu Hadist sebagai dasar Agama Islam sekaligus menyebarkannya kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Dengan antusias, pengajian khataman diikuti lebih kurang 15.000 muslimin dan muslimat yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Selamat kepada semua Mubaligh dan Mubalighot seluruh Indonesia semoga Ilmu yang diperoleh dapat disosialisasikan kepada semua warga LDII khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

SELAMAT DAN SUKSES RAPIMNAS LDII TAHUN 2009

JAKARTA, Selamat dan Sukses atas terselenggaranya Rapimnas Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dengan tema " Peningkatan Kualitas Akhlaq dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Penggerak Utama Demokrasi yang Bermakna Dalam Rangka Penguatan NKRI ", yang telah di buka oleh Bapak Menteri Agama RI mewakili Bapak Presiden RI yang baru lalu pada tanggal 10 Juni 2009 di Rafflesia Ballroom Balai Kartini Jakarta. Kemudian ditutup oleh Bapak Wakil Presiden RI H.M. Jusuf Kalla tanggal 11 Juni 2009. Ucapan terimakasih disampaikan kepada Bapak Presiden RI, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Wakil Presiden RI, H.M. Jusuf Kalla, Bapak Menag RI, Muhammad Maftuh Basyuni, Ibu Menkes RI Dr. dr. Hj. Siti Fadilah Supari, Sp.Jp(K), Bapak Kejagung RI, Hendarman Supandji, SH,LLM, Bapak Kapolri Jend. Pol. Drs. Bambang Hendarso Danuri, MM, Bapak Prof. DR. Muladi, Bapak Ir. Cahyana Ahmadjayadi, Bapak Prof. DR. Jimly Assyidiqie, Bapak Prof. DR. KH. Said Agil Siraj, MA, Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Prof. dr. Komarudin Hidayat. Bravo LDII .......!